\ Konflik laut cina selatan dan dilema keamanan kawasan - Penerbad / Indonesian Army Aviation

Archive Pages Design$type=blogging

    Konflik laut cina selatan dan dilema keamanan kawasan

    Bentrokan militer dan perang kata antara China-Vietnam serta China-Filipina sangat sering berlangsung dan dibiarkan menggantung tanpa saluran penyelesaian politik dan titik rawan itu bisa jadi meledak dalam suatu perkelahian militer Sengketa teritorial dan penguasaan kepulauan di Laut China Selatan, diawali oleh tuntutan China atas seluruh pulau-pulau di Kawasan Laut China Selatan yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut China, sejak 2000 tahun yang lalu, Laut China Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Beijing menegaskan, yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Spratly adalah China, didukung bukti-bukti arkeologis China dari Dinasti Han (206-220 SM). Sementara itu Vietnam menganggap Kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Vietnam menyebutkan Kepulauan Sparatly dan Paracel secara efektif didudukinya sejak abad 17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan suatu negara. Dalam perkembangannya, Vietnam tidak mengakui wilayah kedaulatan China di kawasan tersebut, sehingga pada saat Perang Dunia II berakhir Vietnam Selatan menduduki Kepulauan Paracel, termasuk beberapa gugus pulau di Kepulauan Spratly. Selain Vietnam Selatan, Kepulauan Spratly juga diduduki oleh Taiwan sejak Perang Dunia II dan Filipina tahun 1971. Filipina menduduki kelompok gugus pulau di bagian timur Kepulauan Spratly yang disebut sebagai Kelayaan dan tahun 1978 menduduki lagi gugus Pulau Panata. Alasan Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun (kosong). Filipina juga menunjuk Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, yang menyatakan bahwa Jepang telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Spratly, dan diserahkan kepada Filipina. Malaysia juga menduduki beberapa gugus pulau Kepulauan Spartly, yang dinamai Terumbu Layang. Menurut Malaysia, langkah itu diambil berdasarkan peta batas landas Kontinen Malaysia tahun 1979. yang mencakup sebagian dari Kepulauan Spratly. Dua kelompok gugus pulau lain, juga diklaim Malaysia sebagai wilayahnya yaitu Terumbu Laksamana yang diduduki oleh Filipina dan Amboyna diduduki Vietnam. Sementara Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris 1 Januan 1984 kemudian juga ikut mengklaim wilayah di Kepulauan Spratly. Namun, Brunei hanya mengklaim perairan dan bukan gugus pulau. Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan Laut China Selatan. Potensi Konflik Sampai saat ini, negara yang aktif menduduki di sekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina. dan Malaysia. Sementara RRC sendiri yang baru menguasai kepulauan tersebut pada tahun 1988 secara agresif membangun konstruksi dan instalasi militer serta menghadirkan militernya secara rutir di kepulauan tersebut. Pada momentum yang bersamaan RRC melakukan pendekatan terhadap Filipina dan Malaysia untuk mencari penyelesaiar sengketa atas Kepulauan Spratly secara damai. Pada waktu itu beberapa negara yang mengklaim Laut China Selatan telah sepakat untuk tidak menggunaka-senjata sebagai alat penyelesaian sengketa. RRC mengadakan pendekatan kepada kedua negara tersebut namun RRC terus bersikeras memperkuat kehadiran militernya di Kepulauan Spratly dengan meningkatkan sejumlah tentaranya di pulau kecil yang lain di kawasan Laut China Selatan. Sikap dan tindakan RRC itu merupakan bentuk frontal penolakan terhadap serentetan protes yang dilakukan Vietnam dan seruan-seruan agar diadakan perundingan-perundingan mengenai Kepulauan Spratly. Hal ini semakin jelas karena RRC berusaha mengukuhkan kehadirannya di Laut China Selatan, secara de jure, dengan mengeluarkan undang-undang tentang teritorial dan contiguous zone pada tanggal 25 Februari 1992, dan telah diloloskan Parlemen China yang memasukkan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya. Sedangkan secara de facto, China telah memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut, serta melakukan modernisasi kekuatan pertahanan menuju ke arah tercapainya Armada Samudra. Demikianlah, persengketaan teritorial ini menciptakan potensi konflik yang luar biasa besar di sepanjang kawasan Asia Pasifik. Dengan kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di Laut China Selatan tampaknya semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan ekses-ekses instabilitas di kawasan. Dilema Keamanan Kawasan Sengketa teritorial di kawasan Laut China Selatan, khususnya sengketa atas kepemilikan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel mempunyai sejarah konflik yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa penguasaan kepulauan ini telah melibatkan banyak aktor negara antara lain Inggris, Perancis, Jepang, RRC, Vietnam yang kemudian melibatkari pula Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Sengketa teritorial di kawasan ini bukan hanya terbatas masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau, tetapi juga bercampur dengan masalah hak berdaulat atas landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) serta menyangkut masalah penggunaan teknologi baru penambangan laut dalam (dasar laut) yang menembus kedaulatan negara. Dalam kaitan tersebut secara hukum internasional (Unclos 1982), sesungguhnya Indonesia terlibat dalam sengketa mengenai hak atas landas kontinen di kawasan Kepulauan Natuna. Sengketa-sengketa tersebut di atas terdiri dari : a. Sengketa bilateral (bilateral dispute). Terdapat sejumlah negara yang bersengketa antar dua negara yaitu RRC-Vietnam, Filipina-Malaysia, Filipina-Taiwan, Filipina-RRC, Malaysia-Vietnam, Filipina-Vietnam, Malaysia-Brunei, Taiwan-RRCdan Indonesia-RRC. b. Sengketa antar negara (multilateral dispute). Masalah sengketa antar negara di kawasan sangat terkait dengan aspek national interest setlap Negara dalam mewujudkan keinginan mempertahankan wilayah/pengaruh (hegemoni) serta jaminan akan keamanan pelayaran dan eksplorasi sumber daya alam sebagai akibat yang disebabkan posisi strategis dan vital di kawasan Laut China Selatan. Persengketaan tersebut di atas menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan pecahnya konflik militer, di mana beberapa negara anggota ASEAN terlibat. Konflik Laut China Selatan menciptakan dilema keamanan di antara negara-negara di kawasaan Asia Pasifik, dan peran ASEAN sebagai peace maker tertantang untuk menangani persoalan keamanan ini, meskipun posisi ASEAN menjadi tidak netral akibat beberapa negara anggotanya terlibat dalam persengketaan di Laut China Selatan. Salah satu kajian pokok (core subject) dalam hubungan internasional adalah politik internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (interest) dan kekuasaan (power). Semua negara yang bersengketa akan terlibat dalam interaksi antar negara dengan menggunakan metoda hubungan pengaruh dan respon untuk menerima keinginan politiknya. Pola Interaksi Konflik Dalam konteks konflik di Laut China Selatan, maka pola interaksi di antara negara-negara yang bersengketa dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Sengketa Bilateral (Bilateral Dispute) Pada perkembangannya perebutan wilayah stputar Laut China Selatan semakin memanas, dan konflik-konflik bilateral tidak dapat dihindarkan. Sengketa bilateral ini tidak dapat dianggap sepele, karena pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan bagi negara-negara sekitarnya. Negara yang saling bersengketa adalah sebagai berikut : 1) Sengketa RRC-Vietnam Sengketa dua negara ini dianggap yang paling lama dan keras, bahkan pernah berubah menjadi bentrokan senjata pada tahun 1974 di Paracel. Konflik RRC-Vietnam ini juga dilatarbelakangi persaingan strategis, baik dalam konteks Timur-Barat dalam kasus RRC-Vietnam Selatan, maupun dalam konteks persaingan regional, dalam kasus Vietnam (setelah bersatu)-RRC. Sengketa antara dua negara ini diperuncing dengan konflik teritorial mereka di wilayah lain. 2) Konflik Malaysia-Filipina Berawal pada tahun 1979 ketika Malaysia menerbitkan peta baru di mana landas kontinennya mencakup wilayah dasar laut dan gugusan karang di bagian selatan Laut China Selatan. Kemudian memicu timbulnya konflik kedua negara tersebut. Konflik Malaysia-Filipina mengalami hubungan pasang surut, dan beberapa kali terjadi insiden yang menaikkan suhu politik dua negara. Konflik semakin memanas pada saat adanya usulan dari sejumlah politikus dan oposisi Filipina untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia. 3) Konflik Filipina-Taiwan Klaim dan kontra antara Filipina-Taiwan juga memperlihatkan situasi yang cukup rawan. Khususnya tumpang tindih kepemilikan atas Kepulauan Kalayan. Wilayah yang paling dipertentangkan adalah Pulau Itu Abaa, yang oleh Filipina disebut Pulau Ligaw. Pada tahun 1988 Angkatan Laut Filipina menahan empat buah kapal nelayan Taiwan yang dituduh telah memasuki wilayah perairan Filipina di Kalayan. 4) Konflik Filipina-RRC Filipina telah menghadapi beberapa kali pertentangan yang sengit dengan RRC yang berlangsung sejak tahun 1950-an. Bermula ketika sejumlah kalangan di Filipina mulai menunjukkan perhatiannya terhadap Spratly. Sementara itu media di RRC kerapkali mengeluarkan artikel dan peringatan yang menegaskan kedaulatan RRC atas Spratly. Pada dasarnya sengketa Filipina-RRC di Spratly relatif lebih tenang dibandingkan misalnya, sengketa Vietnam-RRC. Walaupun menentang pernyataan klaim Filipina, RRC mulai melancarkan aksi pendudukan terhadap sejumlah pulau dan gugusan karang di Kalayaan. Hal ini nampaknya merupakan dampak dari usaha RRC untuk memperbaiki kedudukan geopolitisnya di Asia Pasifik dengan "open door policy" dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kawasan. Namun dalam perkembangan terakhir, sengketa Filipina-RRC meningkat dengan adanya berita bahwa RRC telah menempatkan kapal perang dan membangun fasilitas baru di gugusan karang yang diklaim Filipina. Perselisihan dua negara ini semakin sulit dihindari pada 1995, ketika terjadi insiden di kawasan itu di mana militer Filipina membongkar bangunan China di Spratly. Pada saat yang bersamaan, Angkatan Laut Filipina menangkap nelayan China sehingga hubungan China-Filipina semakin menegang. 5) Sengketa antara Malaysia-Vietnam Malaysia dan Vietnam kerapkali berbenturan karena persoalaan pendudukan Vietnam terhadap beberapa wilayah Malaysia termasuk Terumbu Layang-Layang. Secara fisik wilayah tersebut dikuasai oleh Vietnam. Sebaliknya pada tahun 1977, Malaysia menerbitkan peta baru. Lain halnya dengan sengketa Filipina-Vietnam di Spratly di mana terfokus pada cakupan empat pulau atau gugusan karang yang kini dikuasai Vietnam yaitu southwest cay dalam bahasa Tagalog adalah pugad, sincowe, namyit, dab sand cay. Filipina menganggap keempat pulau itu sebagai bagian dari Kalayan, yang diduduki secara tidak sah oleh Vietnam. Pada November 1999. terjadi ketegangan yang lebih besar antara dua negara ini, setelah pesawat pengintai Filipina ditembak pasukan Vietnam karena pesawat Filipina berkali-kali terbang di atas sejumlah pulau di Semenanjung Spratly. 6) Brunei yang merupakan satu-satunya negara yang tidak mengklaim pulau Laut China Selatan, termasuk Spratly tetapi mengalami konflik dengan Malaysia. Sengketa Brunei-Malaysia mengenai sebuah karang di sebelah selatan Laut China Selatan yang sewaktu pasang berada di bawah permukaan laut. Brunei mengklaim gugusan karang itu dan juga landas kontinen di sekitarnya. Malaysia pada 1979 mengklaim gugusan karang tersebut dan mendudukinya serta telah membangun mercusuar di atas gugusan karang tersebut. Sengketa antara kedua negara ini relatif tenang. Gugusan karang ini sebenarnya merupakan konflik multilateral, karena diklaim pula oleh RRC, Vietnam dan Taiwan. 7) Sengketa antara Indonesia-RRC. Sengketa Indonesia-RRC adalah dalam masalah landas kontinen dan ZEE sebaga mara didefinisikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Meskipun In bukan merupakan penuntut atas kepulauan di gugusan Spratly, akan tetapi Indonesia memiliki fakta sengketa bilateral dengan RRC. Sengketa ini tidak begitu menonjol ketimbang sengketa oleh enam negara lainnya di Laut China Selatan. Selain itu, RRC juga pernah menyatakan klaim terhadap sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka dan 20 mil dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam. Laut Natuna sangat vital bagi RRC karena kawasan itu merupakan alur pelayaran penting sebagai penghubung komunikasi di Utara-Selatan, dan Timur-Barat. RRC sudah melakukan kontrak eksplorasi minyak dengan AS di sekitar Pulau Hainan sebelah utara Natuna. b. Sengketa antar negara (Multiple Dispute) 1) Sengketa antar negara di kawasan Laut China Selatan, sangat terkait dengan aspek national interest masing-masing negara dalam mewujudkan keinginan mempertahankan wilayah, pengaruh/hegemoni serta jaminan akan keselamatan pelayaran yang disebabkan oleh posisi strategis dan vital di kawasan Laut China Selatan. Klaim teritorial tumpang tindih atas Laut China Selatan sesungguhnya bukanlah masalah baru. Secara tradisional, China termasuk Taiwan dan Vietnam telah menegaskan pemilikan mereka' atas keseluruhan gugusan Kepulauan Spratly dan sumber daya yang ada di kawasan itu. Pada perkembangan selanjutnya Filipina dan Malaysia juga mengklaim sebagian pulau di Kawasan Spratly, sedangkan Brunei Darussalam mengklaim Louise Reef, gugusan karang yang terletak di luar gugus Spratly. Dalam masalah klaim multilateral, seringkali masalah klaim RRC, Taiwan dan Vietnam dibahas menjadi satu karena erat kaitannya satu dengan lainnya. Akibat perkembangan sejarah, misalnya antara RRC dan Taiwan, Vietnam Selatan, Vietnam Utara dan Vietnam setelah unifikasi. China sebenarnya merupakan satu-satunya negara sampai Perang Dunia yang mengklaim kedaulatan sepenuhnya atas seluruh Kepulauan Spratly, dengan mendasarkan klaimnya atas penemuan pertama. Masalah kedaulatan menjadi masalah yang sensitif antara Prancis, Inggris dan Jepang pada akhir abad 19, padahal pada tahun 1876 China telah menyatakan bahwa kepulauan Spratly merupakan miliknya. 2) Saling Klaim juga dilakukan beberapa negara lainnya, antara lain Taiwan mengklaim dan menduduki kembali tahun 1956 kelompok kepulauan ini dengan menempatkan satu garnizun berkekuatan 600 tentara secara permanen di pulau terbesar, yaitu Itu Aba (Taiping dalam bahasa China), serta membangun landasan pesawat dan instalas militer lainnya. Vietnam Selatan kembali menegaskan haknya atas Kepulauan Spratly dan Paracel tahun 1951 dalam Konferensi San Francisco. Bahkan setelah unifikasi, Vietnam menegaskan kembali tuntutannya atas kedua kepulauan tersebut pada berbagai kesempatan. dan Vietnam secara teratur mengadakan patroli di sekitar Paracel. Berbeda dengan ketiga negara sebelumnya, Filipina tidak mengklaim luruh Kepulauan Spratly dan tidak juga dasarkan atas alasan sejarah. Filipina pertama menyatakan klaimnya pada tahun 1946 di Majelis Umum PBB dan diulang lagi tahun 1950 ketika Taiwan menarik pasukannya. Meskipun Filipina lebih belakangan menyatakan klaimnya atas Gugusan Spratly, namun negara telah awal melakukan pendudukan militer, membuat landasan terbang dan menempatkan militer di kepulauan itu. Enam pulau diduduki Filipina merupakan pulau-pulau terbesar di kepulauan itu. Sementara itu Malaysia baru kembali mengklaim tahun 1979 atas 11 pulau karang di bagian tenggara Kepulauan Spratly berdasarkan pemetaan yang dilakukannya. Pada tahun 1983 melakukan survey dan menyatakan kepulauan tersebut beradadi Perairan Malaysia. Brunei Darussalam adalah yang terakhir menyatakan klaimnya atas sebagian Kawasan Spratly. Klaim Brunei hampir serupa dengan Malaysia karena didasarkan pada doktrin landas kontinental, akan tetapi garis-garis batas ditarik secara tegak lurus dari dua titik ekstrim di garis pantai Brunei Darussalam. c. Berkaitan dengan interaksi konflik antar negara di Laut China Selatan terdapat hubungar pengaruh dan respons yang dilakukar berdasarkan pada kepentingan nasiona masing-masing negara {national interest). Kepentingan nasional dalam suatu negara adalah tujuan utama dan merupakan awa sekaligus akhir perjuangan suatu bangsa yang meliputi empat jenis yaitu ideologi, ekonom keamanan, dan prestise. Oleh karena itu pc interaksi antar negara dalam konflik kawasa-Laut China Selatan akan terus berkembang da-mempunyai konsekuensi terhadap stabilitas kawasan ini di masa depan. Pengaruh Konflik Laut China Selatan Terhadap Keamanan di Kawasan Mencermati anatomi potensi konflik di Laut Selatan, maka tidak terlepas pada upaya negara-negara yang bersangkutan dalam mewujudkan teritorialnya. Sebagai gambaran, pihak yang menguasai Kepulauan Paracel dengan mudah mengawasi navigasi di bagian utara Laut Selatan sedangkan dengan menguasai kepulauan Spratly bisa mengontrol rute maritim yang menghubungkan Pasifik atau Asia Timur dengan Samudera Hindia. Di samping itu secara psikologis bila pulau-pulau itu dikuasai, maka kepulauan itu dijadikan batu loncatan untuk menyerang daratan Asia. Secara politis ketegangan hubungan antara negara-negara pengklaim akibat dari sengketa wilayah di Laut China Selatan memiliki kecenderungan yang kuat untuk berkembang menjadi sumber ketidakstabilan kawasan. Ketidakstabilan ini semakin lama semakin mempengaruhi negara-negara yang berdekatan dengan kawasan sengketa. Konflik Laut China Selatan memang rumit. Selain China yang mengklaim seluruh Kepulauan Spratly dan Paracel, terdapat pula Taiwan dan empat negara ASEAN, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Situasi di kawasan itu sendiri sering menimbulkan ketegangan setelah terjadi perang kata-kata antara Filipina dengan China atau Vietnam dengan China. Tampaknya sudah menjadi anggapan umum bahwa kesulitan tidak hanya karena China menjadi dua disebabkan kehadiran Taiwan tetapi juga semua negara tak mau kalah dalam mengklaim Spratly dan Paracel. Selain itu ada semacam anggapan bahwa China berambisi untuk menguasai Spratly dan Paracel karena selain mengandung energi di dalamnya tetapi juga letaknya yang strategis. Vietnam menggarap ladang minyak sendiri di wilayah yang kedaulatannya masih diperdebatkan dengan RRC sehingga diprotes, dan RRC melakukan hal yang sama. Filipina juga terlibat ketegangan dengan China meski sudah menandatangani memo kesepahaman untuk menghindari penyelesaian dengan jalan kekerasan. Taiwan menduduki pulau terbesar dari Kepulauan Spratly, Itu Aba sejak tahun 1956, dan menempatkan 600 tentara di pulau tersebut. Situasi mulai berubah sejak China mempercepat program modernisasi Angkatan Laut dan meningkatkan kehadiran militernya di kepulauan tersebut. China mulai mengirimkan pasukannya sejak tahun 1973 dan terus membentengi posisi mereka di Paracel dan gugusan Spratly. Vietnam Selatan menggunakan kemampuan militer atas klaimnya sejak tahun 1969 ketika negara itu mengirimkan pasukan ke Kepulauan Paracel. Vietnam mulai menyatakan kepemilikannya atas Spratly tahun 1975 dengan menempatkan tentaranya di 13 pulau kelompok Kepulauan Spratly. Di antara negara-negara Asia Tenggara, Filipina merupakan negara pertama yang menggunakan kekuatan militer untuk menegaskan klaimnya di Laut China Selatan. Pada tahun 1968 Filipina menempatkan marinir pada sembilan pulau. Malaysia merupakan negara terakhir yang menempatkan pasukannya, pada akhir tahun 1977 dan kini menduduki sembilan pulau dari kelompok Kepulauan Spratly. Pada 4 September 1983 Malaysia mengirim sekitar 20 pasukan komando ke Terumbu Layang-Layang. Brunei merupakan satu-satunya negara yang menahan diri untuk tidak menempatkan pasukannya di wilayah Spratly. Dalam kenyataannya Louisa Reef yang telah diklaimnya bahkan telah diambil alih oleh Malaysia. Secara umum, negara negara pantai di Laut China selatan telah membangun kekuatan militer dalam beberapa waktu belakangan ini. China, misalnya kini sedang membangun kekuatan Angkatan Laut yang besar, berencana membeli dua kapal induk, dan membangun pangkalan udara militer yang dilengkapi radar canggih di Pulau Woody, kelompok Kepulauan Paracel. Pangkalan ini, bila telah selesai, memungkinkan China memberikan perlindungan udara terhadap Kepulauan Spratly. Selain itu, negara-negara lainnya juga meningkatkan kemampuan angkatan lautnya untuk menjaga klaim dan pendudukannya. Akhir-akhir ini di kawasan Kepulauan Spratly, China membangun pangkalan dan instalasi militer di Pulau Karang Mischief sejak 1995 dan diperluas pada 1998. Menurut Beijing, bangunan itu hanyalah tempat pemukiman para nelayan, dan nama Mischief sendiri berasal dari bahasa China yang berarti Meiji (wilayah China). Potensi konflik di Laut China Selatan memanas setelah AS mengirimkan kapal-kapal perusak dan terjadi insiden di laut antara kapal AS dengan China. Pengiriman kapal penjaga AS untuk mengawasi kapal pengintai mendapat reaksi keras dari China. Angkatan Laut China langsung mengirimkan lima kapal yang bergerak agresif. Manuver itu hampir menyebabkan tabrakan antara kapal China dan Amerika. China mengklaim bahwa hampir seluruh wilayah Laut China Selatan adalah wilayahnya. Sementara itu AS berpendapat bahwa insiden itu terjadi di wilayah perairan internasional. Insiden antara kapal AS dan China semakin memperumit hubungan militer kedua negara. Campur tangan AS di kawasan konflik Laut China Selatan menunjukkan bahwa AS tidak menghendaki dominasi kekuatan China di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu pembangunan kekuatan ekonomi dan militer China di kawasan terus dikontrol dengan kehadiran kekuatan militer AS khususnya pengembangan kekuatan Angkatan Laut China dan pengembangan tenaga nuklir untuk kekuatan pertahanan. Konflik kawasan Laut China Selatan yang semula bersifat keamanan tradisional, namun telah bergerak berdimensi pada ancaman yang berkembang secara nasional dan internasional. Ancaman tersebut tidak saja bersifat militer namun telah berubah menjadi ancaman yang jauh lebih rumit. Persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif, dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti sosial budaya, lingkungan hidup dan isu-isu lain seperti demokrasi dan HAM, dimensi keamanan ini disebut the nature of threats. Pada saat ini memang perlu secara realistis menilai terhadap kekuatan China dengan 1,2 miliar penduduk dan kekuatan ekonomi serta militernya dapat menjadi ancaman bagi kawasan. Untuk itu diperlukan usaha diplomasi dalam rangka penyelesaian perselisihan di Laut China Selatan. Menurut Wu Jie, China telah merubah politik luar negerinya sesuai dengan teori politik dunia Derg Xiaoping. Dari politik Deng itu China telah menga-politik luar negeri yang mengutamakan perdamaia~ dan memelihara stabilitas regional. Dari sejumla-kasus sejak lahirnya Teori Deng ini, terlihat bahv.; China sangat menonjolkan upaya-upaya perdamaia-di berbagai kawasan. Menurut Buzan, keamana-menyangkut isu-isu yang mengancam kelangsunga~ hidup suatu unit kolektif atau prinsip yang dim oleh unit-unit kolektif tertentu, akan dipanda": sebagai ancaman yang esensial. Untuk itu diperluka-tindakan memprioritaskan isu tersebut, aga-ditangani sesegera mungkin dan menggunaka-sarana-sarana yang ada untuk mengatasi masala-tersebut. ASEAN Regional Forum (ARF) adalah foru resmi yang digunakan untuk membahas perlun>a menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasa-di kawasan tersebut. Meskipun banyak mengandung kelemahan tapi setidaknya akan membuka peluarg dialog yang lebih intensif. Pengelolalan potensi konfl -di Laut China Selatan yang diselenggarakan Indones ; sampai tujuh kali menunjukkan bahwa cukup alotnye penyelesaian konflik di kawasan Laut China Selatar Belum padunya kesatuan sikap di antara anggota ASEAN, sehingga menyulitkan jalan damai. Penutup Konflik di kawasan Laut China Selatan merupaka sengketa teritorial atas kepemilikan Kepulaua' Paracel dan Spratly yang melibatkan banyak negara Konflik tersebut juga bercampur dengan masala-hak kedaulatan atas landas kontinen dan ZEE Klaim tumpang tindih yang terjadi di Spratly da-Paracel yang melibatkan enam negara tersebi.: terus berlangsung hingga kini. Titik berat sengketa di Laut China Selatan adalah rasa nasionalisme yang bercampur dengan kepentingan ekonomi. Hal itu terjadi karena di dalam kawasan Laut China Selata-terdapat kandungan minyak dan gas bumi. Inilah yang menyebabkan perebutan wilayah menjadi semakir alot dan memanas antara China, Vietnam, Taiwar Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Bentrokar militer dan perang kata antara China-Vietnam serta China-Filipina sangat sering berlangsung dar dibiarkan menggantung tanpa saluran penyelesaia-politik dan titik rawan itu bisa jadi meledak dalar suatu pertempuran militer. Interaksi negara-negara dalam konflik Laut China Selatan digolongkan dalam dua jenis konflik yaitt. konflik bilateral (bilateraldispute) antara RRC-Vietnam Filipina-Malaysia, Filipina-Taiwan, Filipina-RRC Filipina-Vietnam, Malaysia-Vietnam, RRC-Taiwan, da^ RRC-lndonesia. Sedangkan yang kedua adalah sengketa antar negara (multilateral dispute) yang menimbulkar kekhawatiran serta dapat mendorong pecahnya perang Konflik di Laut China Selatan merupakan masalah keamanan negara di kawasan Asia Pasifik. Terdapat tiga kecenderungan dalam penyelesaian klaim tumpangtindih di Laut China Selatan. Pertama, perundingan bilateral antara yang berkepentingan seperti dilakukan China dan Filipina. Kedua, jalur perundingan multilateral di mana semua pengklaim berkumpul bersama baik melalui forum internasional untuk menyelesaikan kasus mereka, namun cara ini justru akan mempersulit posisi ASEAN. Ketiga, memanfaatkan ASEAN melalui ARF untuk membahas perlunya menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasan di kawasan Laut China Selatan. Meskipun dialog melalui ARF dalam pengelolaan potensi konflik di Laut China Selatan akan banyak menemui kendala, engingat belum adanya kesatuan sikap di antara -egara anggota ASEAN, namun dialog kerjasama - eamanan melalui ARF adalah solusi yang paling baik tuk menciptakan kawasan yang lebih damai.

    Konflik laut cina selatan dan dilema keamanan kawasan



    Oleh : Kolonel Arm Agus Sularso, S.H., M.Si. (Han)
    (Sahli Pangdam IX/Udayana, Bidang ilpengtek dan LH)



    Bentrokan militer dan perang kata antara China-Vietnam serta China-Filipina sangat sering berlangsung dan dibiarkan menggantung tanpa saluran penyelesaian politik dan titik rawan itu bisa jadi meledak dalam suatu perkelahian militer

    Sengketa teritorial dan penguasaan kepulauan di Laut China Selatan, diawali oleh tuntutan China atas seluruh pulau-pulau di Kawasan Laut China Selatan yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut China, sejak 2000 tahun yang lalu, Laut China Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Beijing menegaskan, yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Spratly adalah China, didukung bukti-bukti arkeologis China dari Dinasti Han (206-220 SM).

    Sementara  itu Vietnam menganggap Kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Vietnam menyebutkan Kepulauan Sparatly dan Paracel secara efektif didudukinya sejak abad 17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan suatu negara. Dalam perkembangannya, Vietnam tidak mengakui wilayah kedaulatan China di kawasan tersebut, sehingga pada saat Perang Dunia II berakhir Vietnam Selatan menduduki Kepulauan Paracel, termasuk beberapa gugus pulau di Kepulauan Spratly. Selain Vietnam Selatan, Kepulauan Spratly juga diduduki oleh Taiwan sejak Perang Dunia II dan Filipina tahun 1971. Filipina menduduki kelompok gugus pulau di bagian timur Kepulauan Spratly yang disebut sebagai Kelayaan dan tahun 1978 menduduki lagi gugus Pulau Panata. Alasan Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun (kosong). Filipina juga menunjuk Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, yang menyatakan bahwa Jepang telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Spratly, dan diserahkan kepada Filipina.

    Malaysia juga menduduki beberapa gugus pulau Kepulauan Spartly, yang dinamai Terumbu Layang. Menurut Malaysia, langkah itu diambil berdasarkan peta batas landas Kontinen Malaysia tahun 1979. yang mencakup sebagian dari Kepulauan Spratly. Dua kelompok gugus pulau lain, juga diklaim Malaysia sebagai wilayahnya yaitu Terumbu Laksamana yang diduduki oleh Filipina dan Amboyna diduduki Vietnam. Sementara Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris 1 Januan 1984 kemudian juga ikut mengklaim wilayah di Kepulauan Spratly. Namun, Brunei hanya mengklaim perairan dan bukan gugus pulau. Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan Laut China Selatan.

    Potensi Konflik

    Sampai saat ini, negara yang aktif menduduki di sekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina. dan Malaysia. Sementara RRC sendiri yang baru menguasai kepulauan tersebut pada tahun 1988 secara agresif membangun konstruksi dan instalasi militer serta menghadirkan militernya secara rutir di kepulauan tersebut. Pada momentum yang bersamaan RRC melakukan pendekatan terhadap Filipina dan Malaysia untuk mencari penyelesaiar sengketa atas Kepulauan Spratly secara damai. Pada waktu itu beberapa negara yang mengklaim Laut China Selatan telah sepakat untuk tidak menggunaka-senjata sebagai alat penyelesaian sengketa. RRC mengadakan pendekatan kepada kedua negara tersebut  namun RRC terus bersikeras memperkuat kehadiran militernya di Kepulauan Spratly dengan meningkatkan sejumlah tentaranya di pulau kecil yang lain di kawasan Laut China Selatan. Sikap dan tindakan RRC itu merupakan bentuk frontal penolakan terhadap serentetan protes yang dilakukan Vietnam dan seruan-seruan agar diadakan perundingan-perundingan mengenai Kepulauan Spratly.  Hal ini semakin jelas karena RRC berusaha mengukuhkan kehadirannya di Laut China Selatan, secara de jure, dengan mengeluarkan undang-undang tentang teritorial dan contiguous zone pada tanggal 25 Februari 1992, dan telah diloloskan Parlemen China yang memasukkan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya. Sedangkan secara de facto, China telah memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut, serta melakukan modernisasi kekuatan pertahanan menuju ke arah tercapainya Armada Samudra. Demikianlah, persengketaan teritorial ini menciptakan potensi konflik yang luar biasa besar di sepanjang kawasan Asia Pasifik. Dengan kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di Laut China Selatan tampaknya semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan ekses-ekses instabilitas di kawasan.

    Dilema Keamanan Kawasan

    Sengketa teritorial di kawasan Laut China Selatan, khususnya sengketa atas kepemilikan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel mempunyai sejarah konflik yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa penguasaan kepulauan ini telah melibatkan banyak
    aktor negara antara lain Inggris, Perancis, Jepang, RRC, Vietnam yang kemudian melibatkari pula Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Sengketa teritorial di kawasan ini bukan hanya terbatas masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau, tetapi juga bercampur dengan masalah hak berdaulat atas landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) serta menyangkut masalah penggunaan teknologi baru penambangan laut dalam (dasar laut) yang menembus kedaulatan negara. Dalam kaitan tersebut secara hukum internasional (Unclos 1982), sesungguhnya Indonesia terlibat dalam sengketa mengenai hak atas landas kontinen di kawasan Kepulauan Natuna. Sengketa-sengketa tersebut di atas terdiri dari :

    a. Sengketa bilateral (bilateral dispute). Terdapat sejumlah negara yang bersengketa antar dua negara yaitu RRC-Vietnam, Filipina-Malaysia, Filipina-Taiwan, Filipina-RRC, Malaysia-Vietnam, Filipina-Vietnam, Malaysia-Brunei, Taiwan-RRCdan Indonesia-RRC.

    b. Sengketa antar negara (multilateral dispute). Masalah sengketa antar negara di kawasan sangat terkait dengan aspek national interest setlap Negara dalam mewujudkan keinginan mempertahankan wilayah/pengaruh (hegemoni) serta jaminan akan keamanan pelayaran dan eksplorasi sumber daya alam sebagai akibat yang disebabkan posisi strategis dan vital di kawasan Laut China Selatan.

    Persengketaan tersebut di atas menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan pecahnya konflik militer, di mana beberapa negara anggota ASEAN terlibat. Konflik Laut China Selatan menciptakan dilema keamanan di antara negara-negara di kawasaan Asia Pasifik, dan peran ASEAN sebagai peace maker tertantang untuk menangani persoalan keamanan ini, meskipun posisi ASEAN menjadi tidak netral akibat beberapa negara anggotanya terlibat dalam persengketaan di Laut China Selatan. Salah satu kajian pokok (core subject) dalam hubungan internasional adalah politik internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (interest) dan kekuasaan (power). Semua negara yang bersengketa akan terlibat dalam interaksi antar negara dengan menggunakan metoda hubungan pengaruh dan respon untuk menerima keinginan politiknya.
    Pola Interaksi Konflik

    Dalam konteks konflik di Laut China Selatan, maka pola interaksi di antara negara-negara yang bersengketa dapat dijelaskan sebagai berikut : 

    a. Sengketa Bilateral (Bilateral Dispute)
    Pada perkembangannya perebutan wilayah stputar Laut China Selatan semakin memanas, dan konflik-konflik bilateral tidak dapat dihindarkan. Sengketa bilateral ini tidak dapat dianggap sepele, karena pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan bagi negara-negara sekitarnya. Negara yang saling bersengketa adalah sebagai berikut :

    1) Sengketa RRC-Vietnam
    Sengketa dua negara ini dianggap yang paling lama dan keras, bahkan pernah berubah menjadi bentrokan senjata pada tahun 1974 di Paracel. Konflik RRC-Vietnam ini juga dilatarbelakangi persaingan strategis, baik dalam konteks Timur-Barat dalam kasus RRC-Vietnam Selatan, maupun dalam konteks persaingan regional, dalam kasus Vietnam (setelah bersatu)-RRC. Sengketa antara dua negara ini diperuncing dengan konflik teritorial mereka di wilayah lain.

    2) Konflik Malaysia-Filipina
    Berawal pada tahun 1979 ketika Malaysia menerbitkan peta baru di mana landas kontinennya mencakup wilayah dasar laut dan gugusan karang di bagian selatan Laut China Selatan. Kemudian memicu timbulnya konflik kedua negara tersebut. Konflik Malaysia-Filipina mengalami hubungan pasang surut, dan beberapa kali terjadi insiden yang menaikkan suhu politik dua negara. Konflik semakin memanas pada saat adanya usulan dari sejumlah politikus dan oposisi Filipina untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia.

    3) Konflik Filipina-Taiwan
    Klaim dan kontra antara Filipina-Taiwan juga memperlihatkan situasi yang cukup rawan. Khususnya tumpang tindih kepemilikan atas Kepulauan Kalayan. Wilayah yang paling dipertentangkan adalah Pulau Itu Abaa, yang oleh Filipina disebut Pulau Ligaw. Pada tahun 1988 Angkatan Laut Filipina menahan empat buah kapal nelayan Taiwan yang dituduh telah memasuki wilayah perairan Filipina di Kalayan.

    4) Konflik Filipina-RRC
    Filipina telah menghadapi beberapa kali pertentangan yang sengit dengan RRC yang berlangsung sejak tahun 1950-an. Bermula ketika sejumlah kalangan di Filipina mulai menunjukkan perhatiannya terhadap Spratly. Sementara itu media di RRC kerapkali mengeluarkan artikel dan peringatan yang menegaskan kedaulatan RRC atas Spratly. Pada dasarnya sengketa Filipina-RRC di Spratly relatif lebih tenang dibandingkan misalnya, sengketa Vietnam-RRC. Walaupun menentang pernyataan klaim Filipina, RRC mulai melancarkan aksi pendudukan terhadap sejumlah pulau dan gugusan karang di Kalayaan. Hal ini nampaknya merupakan dampak dari usaha RRC untuk memperbaiki kedudukan geopolitisnya di Asia Pasifik dengan "open door policy" dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kawasan. Namun dalam perkembangan terakhir, sengketa Filipina-RRC meningkat dengan adanya berita bahwa RRC telah menempatkan kapal perang dan membangun fasilitas baru di gugusan karang yang diklaim Filipina. Perselisihan dua negara ini semakin sulit dihindari pada 1995, ketika terjadi insiden di kawasan itu di mana militer Filipina membongkar bangunan China di Spratly. Pada saat yang bersamaan, Angkatan Laut Filipina menangkap nelayan China sehingga hubungan China-Filipina semakin menegang.

    5) Sengketa antara Malaysia-Vietnam
    Malaysia dan Vietnam kerapkali berbenturan karena persoalaan pendudukan Vietnam terhadap beberapa wilayah Malaysia termasuk Terumbu Layang-Layang. Secara fisik wilayah tersebut dikuasai oleh Vietnam. Sebaliknya pada tahun 1977, Malaysia menerbitkan peta baru. Lain halnya dengan sengketa Filipina-Vietnam di Spratly di mana terfokus pada cakupan empat pulau atau gugusan karang yang kini dikuasai Vietnam yaitu southwest cay dalam bahasa Tagalog adalah pugad, sincowe, namyit, dab sand cay. Filipina menganggap keempat pulau itu sebagai bagian dari Kalayan, yang diduduki secara tidak sah oleh Vietnam. Pada November 1999. terjadi ketegangan yang lebih besar antara dua negara ini, setelah pesawat pengintai Filipina ditembak pasukan Vietnam karena pesawat Filipina berkali-kali terbang di atas sejumlah pulau di Semenanjung Spratly.

    6) Brunei yang merupakan satu-satunya negara yang tidak mengklaim pulau Laut China Selatan, termasuk Spratly tetapi mengalami konflik dengan Malaysia. Sengketa Brunei-Malaysia mengenai sebuah karang di sebelah selatan Laut China Selatan yang sewaktu pasang berada di bawah permukaan laut. Brunei mengklaim gugusan karang itu dan juga landas kontinen di sekitarnya. Malaysia pada 1979 mengklaim gugusan karang tersebut dan mendudukinya serta telah membangun mercusuar di atas gugusan karang tersebut. Sengketa antara kedua negara ini relatif tenang. Gugusan karang ini sebenarnya merupakan konflik multilateral, karena diklaim pula oleh RRC, Vietnam dan Taiwan.

    7) Sengketa antara Indonesia-RRC.
    Sengketa Indonesia-RRC adalah dalam masalah landas kontinen dan ZEE sebaga mara didefinisikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Meskipun In bukan merupakan penuntut atas kepulauan di gugusan Spratly, akan tetapi Indonesia memiliki fakta sengketa bilateral dengan RRC.

    Sengketa ini tidak begitu menonjol ketimbang sengketa oleh enam negara lainnya di Laut China Selatan. Selain itu, RRC juga pernah menyatakan klaim terhadap sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka dan 20 mil dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam. Laut Natuna sangat vital bagi RRC karena kawasan itu merupakan alur pelayaran penting sebagai penghubung komunikasi di Utara-Selatan, dan Timur-Barat. RRC sudah melakukan kontrak eksplorasi minyak dengan AS di sekitar Pulau Hainan sebelah utara Natuna.

    b. Sengketa antar negara (Multiple Dispute)

    1) Sengketa antar negara di kawasan Laut China Selatan, sangat terkait dengan aspek national interest masing-masing negara dalam mewujudkan keinginan mempertahankan wilayah, pengaruh/hegemoni serta jaminan akan keselamatan pelayaran yang disebabkan oleh posisi strategis dan vital di kawasan Laut China Selatan. Klaim teritorial tumpang tindih atas Laut China Selatan sesungguhnya bukanlah masalah baru. Secara tradisional, China termasuk Taiwan dan Vietnam telah menegaskan pemilikan mereka' atas keseluruhan gugusan Kepulauan Spratly dan sumber daya yang ada di kawasan itu. Pada perkembangan selanjutnya Filipina dan Malaysia juga mengklaim sebagian pulau di Kawasan Spratly, sedangkan Brunei Darussalam mengklaim Louise Reef, gugusan karang yang terletak di luar gugus Spratly. Dalam masalah klaim multilateral, seringkali masalah klaim RRC, Taiwan dan Vietnam dibahas menjadi satu karena erat kaitannya satu dengan lainnya. Akibat perkembangan sejarah, misalnya antara RRC dan Taiwan, Vietnam Selatan, Vietnam Utara dan Vietnam setelah unifikasi. China sebenarnya merupakan satu-satunya negara sampai Perang Dunia yang mengklaim kedaulatan sepenuhnya atas seluruh Kepulauan Spratly, dengan mendasarkan klaimnya atas penemuan pertama. Masalah kedaulatan menjadi masalah yang sensitif antara Prancis, Inggris dan Jepang pada akhir abad 19, padahal pada tahun 1876 China telah menyatakan bahwa kepulauan Spratly merupakan miliknya. 

    2) Saling Klaim juga dilakukan beberapa negara lainnya, antara lain Taiwan mengklaim dan menduduki kembali tahun 1956 kelompok kepulauan ini dengan menempatkan satu garnizun berkekuatan 600 tentara secara permanen di pulau terbesar, yaitu Itu Aba (Taiping dalam bahasa China), serta membangun landasan pesawat dan instalas militer lainnya. Vietnam Selatan kembali menegaskan haknya atas Kepulauan Spratly dan Paracel tahun 1951 dalam Konferensi San Francisco. Bahkan setelah unifikasi, Vietnam menegaskan kembali tuntutannya atas kedua kepulauan tersebut pada berbagai kesempatan. dan Vietnam secara teratur mengadakan patroli di sekitar Paracel. Berbeda dengan ketiga negara sebelumnya, Filipina tidak mengklaim luruh Kepulauan Spratly dan tidak juga dasarkan atas alasan sejarah. Filipina pertama menyatakan klaimnya pada tahun 1946 di Majelis Umum PBB dan diulang lagi tahun 1950 ketika Taiwan menarik pasukannya. Meskipun Filipina lebih belakangan menyatakan klaimnya atas Gugusan Spratly, namun negara telah awal melakukan pendudukan militer, membuat landasan terbang dan menempatkan militer di kepulauan itu. Enam pulau diduduki Filipina merupakan pulau-pulau terbesar di kepulauan itu. Sementara itu Malaysia baru kembali mengklaim tahun 1979 atas 11 pulau karang di bagian tenggara Kepulauan Spratly berdasarkan pemetaan yang dilakukannya. Pada tahun 1983 melakukan survey dan menyatakan kepulauan tersebut beradadi Perairan Malaysia. Brunei Darussalam adalah yang terakhir menyatakan klaimnya atas sebagian Kawasan Spratly. Klaim Brunei hampir serupa dengan Malaysia karena didasarkan pada doktrin landas kontinental, akan tetapi garis-garis batas ditarik secara tegak lurus dari dua titik ekstrim di garis pantai Brunei Darussalam.

    c. Berkaitan dengan interaksi konflik antar negara di Laut China Selatan terdapat hubungar pengaruh dan respons yang dilakukar berdasarkan pada kepentingan nasiona masing-masing negara {national interest). Kepentingan nasional dalam suatu negara adalah tujuan utama dan merupakan awa sekaligus akhir perjuangan suatu bangsa yang meliputi empat jenis yaitu ideologi, ekonom keamanan, dan prestise. Oleh karena itu pc interaksi antar negara dalam konflik kawasa-Laut China Selatan akan terus berkembang da-mempunyai konsekuensi terhadap stabilitas kawasan ini di masa depan.

    Pengaruh Konflik Laut China Selatan Terhadap Keamanan di Kawasan
    Mencermati  anatomi potensi konflik di Laut Selatan, maka tidak terlepas pada upaya negara-negara yang bersangkutan dalam mewujudkan teritorialnya. Sebagai gambaran, pihak yang menguasai Kepulauan Paracel dengan mudah mengawasi navigasi di bagian utara Laut Selatan sedangkan dengan menguasai kepulauan Spratly bisa mengontrol rute maritim yang menghubungkan Pasifik atau Asia Timur dengan Samudera Hindia. Di samping itu secara psikologis bila pulau-pulau itu dikuasai, maka kepulauan itu dijadikan batu  loncatan untuk menyerang daratan Asia. Secara politis ketegangan hubungan antara negara-negara pengklaim akibat dari sengketa wilayah di Laut China Selatan memiliki kecenderungan yang kuat untuk berkembang menjadi sumber ketidakstabilan kawasan. Ketidakstabilan ini semakin lama semakin mempengaruhi negara-negara yang berdekatan dengan kawasan sengketa. Konflik Laut China Selatan memang rumit. Selain China yang mengklaim seluruh Kepulauan Spratly dan Paracel, terdapat pula Taiwan dan empat negara ASEAN, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Situasi di kawasan itu sendiri sering menimbulkan ketegangan setelah terjadi perang kata-kata antara Filipina dengan China atau Vietnam dengan China. Tampaknya sudah menjadi anggapan umum bahwa kesulitan tidak hanya karena China menjadi dua disebabkan kehadiran Taiwan tetapi juga semua negara tak mau kalah dalam mengklaim Spratly dan Paracel. Selain itu ada semacam anggapan bahwa China berambisi untuk menguasai Spratly dan Paracel karena selain mengandung energi di dalamnya tetapi juga letaknya yang strategis. Vietnam menggarap ladang minyak sendiri di wilayah yang kedaulatannya masih diperdebatkan dengan RRC sehingga diprotes, dan RRC melakukan hal yang sama. Filipina juga terlibat ketegangan dengan China meski sudah menandatangani memo kesepahaman untuk menghindari penyelesaian dengan jalan kekerasan. Taiwan menduduki pulau terbesar dari Kepulauan Spratly, Itu Aba sejak tahun 1956, dan menempatkan 600 tentara di pulau tersebut. Situasi mulai berubah sejak China mempercepat program modernisasi Angkatan Laut dan meningkatkan kehadiran militernya di kepulauan tersebut. China mulai mengirimkan pasukannya sejak tahun 1973 dan terus membentengi posisi mereka di Paracel dan gugusan Spratly. Vietnam Selatan menggunakan kemampuan militer atas klaimnya sejak tahun 1969 ketika negara itu mengirimkan pasukan ke Kepulauan Paracel. Vietnam mulai menyatakan kepemilikannya atas Spratly tahun 1975 dengan menempatkan tentaranya di 13 pulau kelompok Kepulauan Spratly.

    Di antara negara-negara Asia Tenggara, Filipina merupakan negara pertama yang menggunakan kekuatan militer untuk menegaskan klaimnya di Laut China Selatan. Pada tahun 1968 Filipina menempatkan marinir pada sembilan pulau. Malaysia merupakan negara terakhir yang menempatkan pasukannya, pada akhir tahun 1977 dan kini menduduki sembilan pulau dari kelompok Kepulauan Spratly. Pada 4 September 1983 Malaysia mengirim sekitar 20 pasukan komando ke Terumbu Layang-Layang. Brunei merupakan satu-satunya negara yang menahan diri untuk tidak menempatkan pasukannya di wilayah Spratly. Dalam kenyataannya Louisa Reef yang telah diklaimnya bahkan telah diambil alih oleh Malaysia. Secara umum, negara negara pantai di Laut China selatan telah membangun kekuatan militer dalam beberapa waktu belakangan ini. China, misalnya kini sedang membangun kekuatan Angkatan Laut yang besar, berencana membeli dua kapal induk, dan membangun pangkalan udara militer yang dilengkapi radar canggih di Pulau Woody, kelompok Kepulauan Paracel. Pangkalan ini, bila telah selesai, memungkinkan China memberikan perlindungan udara terhadap Kepulauan Spratly. Selain itu, negara-negara lainnya juga meningkatkan kemampuan angkatan lautnya untuk menjaga klaim dan pendudukannya. Akhir-akhir ini di kawasan Kepulauan Spratly, China membangun pangkalan dan instalasi militer di Pulau Karang Mischief sejak 1995 dan diperluas pada 1998. Menurut Beijing, bangunan itu hanyalah tempat pemukiman para nelayan, dan nama Mischief sendiri berasal dari bahasa China yang berarti Meiji (wilayah China).

    Potensi konflik di Laut China Selatan memanas setelah AS mengirimkan kapal-kapal perusak dan terjadi insiden di laut antara kapal AS dengan China. Pengiriman kapal penjaga AS untuk mengawasi kapal pengintai mendapat reaksi keras dari China. Angkatan Laut China langsung mengirimkan lima kapal yang bergerak agresif. Manuver itu hampir menyebabkan tabrakan antara kapal China dan Amerika. China mengklaim bahwa hampir seluruh wilayah Laut China Selatan adalah wilayahnya. Sementara itu AS berpendapat bahwa insiden itu terjadi di wilayah perairan internasional. Insiden antara kapal AS dan China semakin memperumit hubungan militer kedua negara. Campur tangan AS di kawasan konflik Laut China Selatan menunjukkan bahwa AS tidak menghendaki dominasi kekuatan China di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu pembangunan kekuatan ekonomi dan militer China di kawasan terus dikontrol dengan kehadiran kekuatan militer AS khususnya pengembangan kekuatan Angkatan Laut China dan pengembangan tenaga nuklir untuk kekuatan pertahanan. Konflik kawasan Laut China Selatan yang semula bersifat keamanan tradisional, namun telah bergerak berdimensi pada ancaman yang berkembang secara nasional dan internasional. Ancaman tersebut tidak saja bersifat militer namun telah berubah menjadi ancaman yang jauh lebih rumit. Persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif, dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti sosial budaya, lingkungan hidup dan isu-isu lain seperti demokrasi dan HAM, dimensi keamanan ini disebut the nature of threats.

    Pada saat ini memang perlu secara realistis menilai terhadap kekuatan China dengan 1,2 miliar penduduk dan kekuatan ekonomi serta militernya dapat menjadi ancaman bagi kawasan. Untuk itu diperlukan usaha diplomasi dalam rangka penyelesaian perselisihan di Laut China Selatan. Menurut Wu Jie, China telah merubah politik luar negerinya sesuai dengan teori politik dunia Derg Xiaoping. Dari politik Deng itu China telah menga-politik luar negeri yang mengutamakan perdamaia~ dan memelihara stabilitas regional. Dari sejumla-kasus sejak lahirnya Teori Deng ini, terlihat bahv.; China sangat menonjolkan upaya-upaya perdamaia-di berbagai kawasan. Menurut Buzan, keamana-menyangkut isu-isu yang mengancam kelangsunga~ hidup suatu unit kolektif atau prinsip yang dim oleh unit-unit kolektif tertentu, akan dipanda": sebagai ancaman yang esensial. Untuk itu diperluka-tindakan memprioritaskan isu tersebut, aga-ditangani sesegera mungkin dan menggunaka-sarana-sarana yang ada untuk mengatasi masala-tersebut. ASEAN Regional Forum (ARF) adalah foru resmi yang digunakan untuk membahas perlun>a menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasa-di kawasan tersebut. Meskipun banyak mengandung kelemahan tapi setidaknya akan membuka peluarg dialog yang lebih intensif. Pengelolalan potensi konfl -di Laut China Selatan yang diselenggarakan Indones ; sampai tujuh kali menunjukkan bahwa cukup alotnye penyelesaian konflik di kawasan Laut China Selatar Belum padunya kesatuan sikap di antara anggota ASEAN, sehingga menyulitkan jalan damai.

    Penutup

    Konflik di kawasan Laut China Selatan merupaka sengketa teritorial atas kepemilikan   Kepulaua' Paracel dan Spratly yang melibatkan banyak negara Konflik tersebut juga bercampur dengan masala-hak kedaulatan atas landas kontinen dan ZEE Klaim tumpang tindih yang terjadi di Spratly da-Paracel yang melibatkan enam negara tersebi.: terus berlangsung hingga kini. Titik berat sengketa di Laut China Selatan adalah rasa nasionalisme yang bercampur dengan kepentingan ekonomi. Hal itu terjadi karena di dalam kawasan Laut China Selata-terdapat kandungan minyak dan gas bumi. Inilah yang menyebabkan perebutan wilayah menjadi semakir alot dan memanas antara China, Vietnam, Taiwar Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Bentrokar militer dan perang kata antara China-Vietnam serta China-Filipina sangat sering berlangsung dar dibiarkan menggantung tanpa saluran penyelesaia-politik dan titik rawan itu bisa jadi meledak dalar suatu pertempuran militer.

    Interaksi negara-negara dalam konflik Laut China Selatan digolongkan dalam dua jenis konflik yaitt. konflik bilateral (bilateraldispute) antara RRC-Vietnam Filipina-Malaysia, Filipina-Taiwan, Filipina-RRC Filipina-Vietnam, Malaysia-Vietnam, RRC-Taiwan, da^ RRC-lndonesia. Sedangkan yang kedua adalah sengketa antar negara (multilateral dispute) yang menimbulkar kekhawatiran serta dapat mendorong pecahnya perang Konflik di Laut China Selatan merupakan masalah keamanan negara di kawasan Asia Pasifik.

    Terdapat tiga kecenderungan dalam penyelesaian klaim tumpangtindih di Laut China Selatan. Pertama, perundingan bilateral antara yang berkepentingan seperti dilakukan China dan Filipina. Kedua, jalur perundingan multilateral di mana semua pengklaim berkumpul bersama baik melalui forum internasional untuk menyelesaikan kasus mereka, namun cara ini justru akan mempersulit posisi ASEAN. Ketiga, memanfaatkan ASEAN melalui ARF untuk membahas perlunya menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasan di kawasan Laut China Selatan. Meskipun dialog melalui ARF dalam pengelolaan potensi konflik di Laut China Selatan akan banyak menemui kendala, engingat belum adanya kesatuan sikap di antara -egara anggota ASEAN, namun dialog kerjasama - eamanan melalui ARF adalah solusi yang paling baik tuk menciptakan kawasan yang lebih damai.

    COMMENTS

    BLOGGER: 1
    Loading...
    Nama

    Alutsista Berita Galeri Ilmu Penerbangan Info Karya Tulis Kesehatan Latihan Motivasi Olahraga Persit Profil Religi Safety Flying Slambangja Teknologi Tips
    false
    ltr
    item
    Penerbad / Indonesian Army Aviation: Konflik laut cina selatan dan dilema keamanan kawasan
    Konflik laut cina selatan dan dilema keamanan kawasan
    Bentrokan militer dan perang kata antara China-Vietnam serta China-Filipina sangat sering berlangsung dan dibiarkan menggantung tanpa saluran penyelesaian politik dan titik rawan itu bisa jadi meledak dalam suatu perkelahian militer Sengketa teritorial dan penguasaan kepulauan di Laut China Selatan, diawali oleh tuntutan China atas seluruh pulau-pulau di Kawasan Laut China Selatan yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut China, sejak 2000 tahun yang lalu, Laut China Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Beijing menegaskan, yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Spratly adalah China, didukung bukti-bukti arkeologis China dari Dinasti Han (206-220 SM). Sementara itu Vietnam menganggap Kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Vietnam menyebutkan Kepulauan Sparatly dan Paracel secara efektif didudukinya sejak abad 17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan suatu negara. Dalam perkembangannya, Vietnam tidak mengakui wilayah kedaulatan China di kawasan tersebut, sehingga pada saat Perang Dunia II berakhir Vietnam Selatan menduduki Kepulauan Paracel, termasuk beberapa gugus pulau di Kepulauan Spratly. Selain Vietnam Selatan, Kepulauan Spratly juga diduduki oleh Taiwan sejak Perang Dunia II dan Filipina tahun 1971. Filipina menduduki kelompok gugus pulau di bagian timur Kepulauan Spratly yang disebut sebagai Kelayaan dan tahun 1978 menduduki lagi gugus Pulau Panata. Alasan Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun (kosong). Filipina juga menunjuk Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, yang menyatakan bahwa Jepang telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Spratly, dan diserahkan kepada Filipina. Malaysia juga menduduki beberapa gugus pulau Kepulauan Spartly, yang dinamai Terumbu Layang. Menurut Malaysia, langkah itu diambil berdasarkan peta batas landas Kontinen Malaysia tahun 1979. yang mencakup sebagian dari Kepulauan Spratly. Dua kelompok gugus pulau lain, juga diklaim Malaysia sebagai wilayahnya yaitu Terumbu Laksamana yang diduduki oleh Filipina dan Amboyna diduduki Vietnam. Sementara Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris 1 Januan 1984 kemudian juga ikut mengklaim wilayah di Kepulauan Spratly. Namun, Brunei hanya mengklaim perairan dan bukan gugus pulau. Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan Laut China Selatan. Potensi Konflik Sampai saat ini, negara yang aktif menduduki di sekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina. dan Malaysia. Sementara RRC sendiri yang baru menguasai kepulauan tersebut pada tahun 1988 secara agresif membangun konstruksi dan instalasi militer serta menghadirkan militernya secara rutir di kepulauan tersebut. Pada momentum yang bersamaan RRC melakukan pendekatan terhadap Filipina dan Malaysia untuk mencari penyelesaiar sengketa atas Kepulauan Spratly secara damai. Pada waktu itu beberapa negara yang mengklaim Laut China Selatan telah sepakat untuk tidak menggunaka-senjata sebagai alat penyelesaian sengketa. RRC mengadakan pendekatan kepada kedua negara tersebut namun RRC terus bersikeras memperkuat kehadiran militernya di Kepulauan Spratly dengan meningkatkan sejumlah tentaranya di pulau kecil yang lain di kawasan Laut China Selatan. Sikap dan tindakan RRC itu merupakan bentuk frontal penolakan terhadap serentetan protes yang dilakukan Vietnam dan seruan-seruan agar diadakan perundingan-perundingan mengenai Kepulauan Spratly. Hal ini semakin jelas karena RRC berusaha mengukuhkan kehadirannya di Laut China Selatan, secara de jure, dengan mengeluarkan undang-undang tentang teritorial dan contiguous zone pada tanggal 25 Februari 1992, dan telah diloloskan Parlemen China yang memasukkan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya. Sedangkan secara de facto, China telah memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut, serta melakukan modernisasi kekuatan pertahanan menuju ke arah tercapainya Armada Samudra. Demikianlah, persengketaan teritorial ini menciptakan potensi konflik yang luar biasa besar di sepanjang kawasan Asia Pasifik. Dengan kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di Laut China Selatan tampaknya semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan ekses-ekses instabilitas di kawasan. Dilema Keamanan Kawasan Sengketa teritorial di kawasan Laut China Selatan, khususnya sengketa atas kepemilikan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel mempunyai sejarah konflik yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa penguasaan kepulauan ini telah melibatkan banyak aktor negara antara lain Inggris, Perancis, Jepang, RRC, Vietnam yang kemudian melibatkari pula Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Sengketa teritorial di kawasan ini bukan hanya terbatas masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau, tetapi juga bercampur dengan masalah hak berdaulat atas landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) serta menyangkut masalah penggunaan teknologi baru penambangan laut dalam (dasar laut) yang menembus kedaulatan negara. Dalam kaitan tersebut secara hukum internasional (Unclos 1982), sesungguhnya Indonesia terlibat dalam sengketa mengenai hak atas landas kontinen di kawasan Kepulauan Natuna. Sengketa-sengketa tersebut di atas terdiri dari : a. Sengketa bilateral (bilateral dispute). Terdapat sejumlah negara yang bersengketa antar dua negara yaitu RRC-Vietnam, Filipina-Malaysia, Filipina-Taiwan, Filipina-RRC, Malaysia-Vietnam, Filipina-Vietnam, Malaysia-Brunei, Taiwan-RRCdan Indonesia-RRC. b. Sengketa antar negara (multilateral dispute). Masalah sengketa antar negara di kawasan sangat terkait dengan aspek national interest setlap Negara dalam mewujudkan keinginan mempertahankan wilayah/pengaruh (hegemoni) serta jaminan akan keamanan pelayaran dan eksplorasi sumber daya alam sebagai akibat yang disebabkan posisi strategis dan vital di kawasan Laut China Selatan. Persengketaan tersebut di atas menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan pecahnya konflik militer, di mana beberapa negara anggota ASEAN terlibat. Konflik Laut China Selatan menciptakan dilema keamanan di antara negara-negara di kawasaan Asia Pasifik, dan peran ASEAN sebagai peace maker tertantang untuk menangani persoalan keamanan ini, meskipun posisi ASEAN menjadi tidak netral akibat beberapa negara anggotanya terlibat dalam persengketaan di Laut China Selatan. Salah satu kajian pokok (core subject) dalam hubungan internasional adalah politik internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (interest) dan kekuasaan (power). Semua negara yang bersengketa akan terlibat dalam interaksi antar negara dengan menggunakan metoda hubungan pengaruh dan respon untuk menerima keinginan politiknya. Pola Interaksi Konflik Dalam konteks konflik di Laut China Selatan, maka pola interaksi di antara negara-negara yang bersengketa dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Sengketa Bilateral (Bilateral Dispute) Pada perkembangannya perebutan wilayah stputar Laut China Selatan semakin memanas, dan konflik-konflik bilateral tidak dapat dihindarkan. Sengketa bilateral ini tidak dapat dianggap sepele, karena pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan bagi negara-negara sekitarnya. Negara yang saling bersengketa adalah sebagai berikut : 1) Sengketa RRC-Vietnam Sengketa dua negara ini dianggap yang paling lama dan keras, bahkan pernah berubah menjadi bentrokan senjata pada tahun 1974 di Paracel. Konflik RRC-Vietnam ini juga dilatarbelakangi persaingan strategis, baik dalam konteks Timur-Barat dalam kasus RRC-Vietnam Selatan, maupun dalam konteks persaingan regional, dalam kasus Vietnam (setelah bersatu)-RRC. Sengketa antara dua negara ini diperuncing dengan konflik teritorial mereka di wilayah lain. 2) Konflik Malaysia-Filipina Berawal pada tahun 1979 ketika Malaysia menerbitkan peta baru di mana landas kontinennya mencakup wilayah dasar laut dan gugusan karang di bagian selatan Laut China Selatan. Kemudian memicu timbulnya konflik kedua negara tersebut. Konflik Malaysia-Filipina mengalami hubungan pasang surut, dan beberapa kali terjadi insiden yang menaikkan suhu politik dua negara. Konflik semakin memanas pada saat adanya usulan dari sejumlah politikus dan oposisi Filipina untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia. 3) Konflik Filipina-Taiwan Klaim dan kontra antara Filipina-Taiwan juga memperlihatkan situasi yang cukup rawan. Khususnya tumpang tindih kepemilikan atas Kepulauan Kalayan. Wilayah yang paling dipertentangkan adalah Pulau Itu Abaa, yang oleh Filipina disebut Pulau Ligaw. Pada tahun 1988 Angkatan Laut Filipina menahan empat buah kapal nelayan Taiwan yang dituduh telah memasuki wilayah perairan Filipina di Kalayan. 4) Konflik Filipina-RRC Filipina telah menghadapi beberapa kali pertentangan yang sengit dengan RRC yang berlangsung sejak tahun 1950-an. Bermula ketika sejumlah kalangan di Filipina mulai menunjukkan perhatiannya terhadap Spratly. Sementara itu media di RRC kerapkali mengeluarkan artikel dan peringatan yang menegaskan kedaulatan RRC atas Spratly. Pada dasarnya sengketa Filipina-RRC di Spratly relatif lebih tenang dibandingkan misalnya, sengketa Vietnam-RRC. Walaupun menentang pernyataan klaim Filipina, RRC mulai melancarkan aksi pendudukan terhadap sejumlah pulau dan gugusan karang di Kalayaan. Hal ini nampaknya merupakan dampak dari usaha RRC untuk memperbaiki kedudukan geopolitisnya di Asia Pasifik dengan "open door policy" dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kawasan. Namun dalam perkembangan terakhir, sengketa Filipina-RRC meningkat dengan adanya berita bahwa RRC telah menempatkan kapal perang dan membangun fasilitas baru di gugusan karang yang diklaim Filipina. Perselisihan dua negara ini semakin sulit dihindari pada 1995, ketika terjadi insiden di kawasan itu di mana militer Filipina membongkar bangunan China di Spratly. Pada saat yang bersamaan, Angkatan Laut Filipina menangkap nelayan China sehingga hubungan China-Filipina semakin menegang. 5) Sengketa antara Malaysia-Vietnam Malaysia dan Vietnam kerapkali berbenturan karena persoalaan pendudukan Vietnam terhadap beberapa wilayah Malaysia termasuk Terumbu Layang-Layang. Secara fisik wilayah tersebut dikuasai oleh Vietnam. Sebaliknya pada tahun 1977, Malaysia menerbitkan peta baru. Lain halnya dengan sengketa Filipina-Vietnam di Spratly di mana terfokus pada cakupan empat pulau atau gugusan karang yang kini dikuasai Vietnam yaitu southwest cay dalam bahasa Tagalog adalah pugad, sincowe, namyit, dab sand cay. Filipina menganggap keempat pulau itu sebagai bagian dari Kalayan, yang diduduki secara tidak sah oleh Vietnam. Pada November 1999. terjadi ketegangan yang lebih besar antara dua negara ini, setelah pesawat pengintai Filipina ditembak pasukan Vietnam karena pesawat Filipina berkali-kali terbang di atas sejumlah pulau di Semenanjung Spratly. 6) Brunei yang merupakan satu-satunya negara yang tidak mengklaim pulau Laut China Selatan, termasuk Spratly tetapi mengalami konflik dengan Malaysia. Sengketa Brunei-Malaysia mengenai sebuah karang di sebelah selatan Laut China Selatan yang sewaktu pasang berada di bawah permukaan laut. Brunei mengklaim gugusan karang itu dan juga landas kontinen di sekitarnya. Malaysia pada 1979 mengklaim gugusan karang tersebut dan mendudukinya serta telah membangun mercusuar di atas gugusan karang tersebut. Sengketa antara kedua negara ini relatif tenang. Gugusan karang ini sebenarnya merupakan konflik multilateral, karena diklaim pula oleh RRC, Vietnam dan Taiwan. 7) Sengketa antara Indonesia-RRC. Sengketa Indonesia-RRC adalah dalam masalah landas kontinen dan ZEE sebaga mara didefinisikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Meskipun In bukan merupakan penuntut atas kepulauan di gugusan Spratly, akan tetapi Indonesia memiliki fakta sengketa bilateral dengan RRC. Sengketa ini tidak begitu menonjol ketimbang sengketa oleh enam negara lainnya di Laut China Selatan. Selain itu, RRC juga pernah menyatakan klaim terhadap sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka dan 20 mil dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam. Laut Natuna sangat vital bagi RRC karena kawasan itu merupakan alur pelayaran penting sebagai penghubung komunikasi di Utara-Selatan, dan Timur-Barat. RRC sudah melakukan kontrak eksplorasi minyak dengan AS di sekitar Pulau Hainan sebelah utara Natuna. b. Sengketa antar negara (Multiple Dispute) 1) Sengketa antar negara di kawasan Laut China Selatan, sangat terkait dengan aspek national interest masing-masing negara dalam mewujudkan keinginan mempertahankan wilayah, pengaruh/hegemoni serta jaminan akan keselamatan pelayaran yang disebabkan oleh posisi strategis dan vital di kawasan Laut China Selatan. Klaim teritorial tumpang tindih atas Laut China Selatan sesungguhnya bukanlah masalah baru. Secara tradisional, China termasuk Taiwan dan Vietnam telah menegaskan pemilikan mereka' atas keseluruhan gugusan Kepulauan Spratly dan sumber daya yang ada di kawasan itu. Pada perkembangan selanjutnya Filipina dan Malaysia juga mengklaim sebagian pulau di Kawasan Spratly, sedangkan Brunei Darussalam mengklaim Louise Reef, gugusan karang yang terletak di luar gugus Spratly. Dalam masalah klaim multilateral, seringkali masalah klaim RRC, Taiwan dan Vietnam dibahas menjadi satu karena erat kaitannya satu dengan lainnya. Akibat perkembangan sejarah, misalnya antara RRC dan Taiwan, Vietnam Selatan, Vietnam Utara dan Vietnam setelah unifikasi. China sebenarnya merupakan satu-satunya negara sampai Perang Dunia yang mengklaim kedaulatan sepenuhnya atas seluruh Kepulauan Spratly, dengan mendasarkan klaimnya atas penemuan pertama. Masalah kedaulatan menjadi masalah yang sensitif antara Prancis, Inggris dan Jepang pada akhir abad 19, padahal pada tahun 1876 China telah menyatakan bahwa kepulauan Spratly merupakan miliknya. 2) Saling Klaim juga dilakukan beberapa negara lainnya, antara lain Taiwan mengklaim dan menduduki kembali tahun 1956 kelompok kepulauan ini dengan menempatkan satu garnizun berkekuatan 600 tentara secara permanen di pulau terbesar, yaitu Itu Aba (Taiping dalam bahasa China), serta membangun landasan pesawat dan instalas militer lainnya. Vietnam Selatan kembali menegaskan haknya atas Kepulauan Spratly dan Paracel tahun 1951 dalam Konferensi San Francisco. Bahkan setelah unifikasi, Vietnam menegaskan kembali tuntutannya atas kedua kepulauan tersebut pada berbagai kesempatan. dan Vietnam secara teratur mengadakan patroli di sekitar Paracel. Berbeda dengan ketiga negara sebelumnya, Filipina tidak mengklaim luruh Kepulauan Spratly dan tidak juga dasarkan atas alasan sejarah. Filipina pertama menyatakan klaimnya pada tahun 1946 di Majelis Umum PBB dan diulang lagi tahun 1950 ketika Taiwan menarik pasukannya. Meskipun Filipina lebih belakangan menyatakan klaimnya atas Gugusan Spratly, namun negara telah awal melakukan pendudukan militer, membuat landasan terbang dan menempatkan militer di kepulauan itu. Enam pulau diduduki Filipina merupakan pulau-pulau terbesar di kepulauan itu. Sementara itu Malaysia baru kembali mengklaim tahun 1979 atas 11 pulau karang di bagian tenggara Kepulauan Spratly berdasarkan pemetaan yang dilakukannya. Pada tahun 1983 melakukan survey dan menyatakan kepulauan tersebut beradadi Perairan Malaysia. Brunei Darussalam adalah yang terakhir menyatakan klaimnya atas sebagian Kawasan Spratly. Klaim Brunei hampir serupa dengan Malaysia karena didasarkan pada doktrin landas kontinental, akan tetapi garis-garis batas ditarik secara tegak lurus dari dua titik ekstrim di garis pantai Brunei Darussalam. c. Berkaitan dengan interaksi konflik antar negara di Laut China Selatan terdapat hubungar pengaruh dan respons yang dilakukar berdasarkan pada kepentingan nasiona masing-masing negara {national interest). Kepentingan nasional dalam suatu negara adalah tujuan utama dan merupakan awa sekaligus akhir perjuangan suatu bangsa yang meliputi empat jenis yaitu ideologi, ekonom keamanan, dan prestise. Oleh karena itu pc interaksi antar negara dalam konflik kawasa-Laut China Selatan akan terus berkembang da-mempunyai konsekuensi terhadap stabilitas kawasan ini di masa depan. Pengaruh Konflik Laut China Selatan Terhadap Keamanan di Kawasan Mencermati anatomi potensi konflik di Laut Selatan, maka tidak terlepas pada upaya negara-negara yang bersangkutan dalam mewujudkan teritorialnya. Sebagai gambaran, pihak yang menguasai Kepulauan Paracel dengan mudah mengawasi navigasi di bagian utara Laut Selatan sedangkan dengan menguasai kepulauan Spratly bisa mengontrol rute maritim yang menghubungkan Pasifik atau Asia Timur dengan Samudera Hindia. Di samping itu secara psikologis bila pulau-pulau itu dikuasai, maka kepulauan itu dijadikan batu loncatan untuk menyerang daratan Asia. Secara politis ketegangan hubungan antara negara-negara pengklaim akibat dari sengketa wilayah di Laut China Selatan memiliki kecenderungan yang kuat untuk berkembang menjadi sumber ketidakstabilan kawasan. Ketidakstabilan ini semakin lama semakin mempengaruhi negara-negara yang berdekatan dengan kawasan sengketa. Konflik Laut China Selatan memang rumit. Selain China yang mengklaim seluruh Kepulauan Spratly dan Paracel, terdapat pula Taiwan dan empat negara ASEAN, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Situasi di kawasan itu sendiri sering menimbulkan ketegangan setelah terjadi perang kata-kata antara Filipina dengan China atau Vietnam dengan China. Tampaknya sudah menjadi anggapan umum bahwa kesulitan tidak hanya karena China menjadi dua disebabkan kehadiran Taiwan tetapi juga semua negara tak mau kalah dalam mengklaim Spratly dan Paracel. Selain itu ada semacam anggapan bahwa China berambisi untuk menguasai Spratly dan Paracel karena selain mengandung energi di dalamnya tetapi juga letaknya yang strategis. Vietnam menggarap ladang minyak sendiri di wilayah yang kedaulatannya masih diperdebatkan dengan RRC sehingga diprotes, dan RRC melakukan hal yang sama. Filipina juga terlibat ketegangan dengan China meski sudah menandatangani memo kesepahaman untuk menghindari penyelesaian dengan jalan kekerasan. Taiwan menduduki pulau terbesar dari Kepulauan Spratly, Itu Aba sejak tahun 1956, dan menempatkan 600 tentara di pulau tersebut. Situasi mulai berubah sejak China mempercepat program modernisasi Angkatan Laut dan meningkatkan kehadiran militernya di kepulauan tersebut. China mulai mengirimkan pasukannya sejak tahun 1973 dan terus membentengi posisi mereka di Paracel dan gugusan Spratly. Vietnam Selatan menggunakan kemampuan militer atas klaimnya sejak tahun 1969 ketika negara itu mengirimkan pasukan ke Kepulauan Paracel. Vietnam mulai menyatakan kepemilikannya atas Spratly tahun 1975 dengan menempatkan tentaranya di 13 pulau kelompok Kepulauan Spratly. Di antara negara-negara Asia Tenggara, Filipina merupakan negara pertama yang menggunakan kekuatan militer untuk menegaskan klaimnya di Laut China Selatan. Pada tahun 1968 Filipina menempatkan marinir pada sembilan pulau. Malaysia merupakan negara terakhir yang menempatkan pasukannya, pada akhir tahun 1977 dan kini menduduki sembilan pulau dari kelompok Kepulauan Spratly. Pada 4 September 1983 Malaysia mengirim sekitar 20 pasukan komando ke Terumbu Layang-Layang. Brunei merupakan satu-satunya negara yang menahan diri untuk tidak menempatkan pasukannya di wilayah Spratly. Dalam kenyataannya Louisa Reef yang telah diklaimnya bahkan telah diambil alih oleh Malaysia. Secara umum, negara negara pantai di Laut China selatan telah membangun kekuatan militer dalam beberapa waktu belakangan ini. China, misalnya kini sedang membangun kekuatan Angkatan Laut yang besar, berencana membeli dua kapal induk, dan membangun pangkalan udara militer yang dilengkapi radar canggih di Pulau Woody, kelompok Kepulauan Paracel. Pangkalan ini, bila telah selesai, memungkinkan China memberikan perlindungan udara terhadap Kepulauan Spratly. Selain itu, negara-negara lainnya juga meningkatkan kemampuan angkatan lautnya untuk menjaga klaim dan pendudukannya. Akhir-akhir ini di kawasan Kepulauan Spratly, China membangun pangkalan dan instalasi militer di Pulau Karang Mischief sejak 1995 dan diperluas pada 1998. Menurut Beijing, bangunan itu hanyalah tempat pemukiman para nelayan, dan nama Mischief sendiri berasal dari bahasa China yang berarti Meiji (wilayah China). Potensi konflik di Laut China Selatan memanas setelah AS mengirimkan kapal-kapal perusak dan terjadi insiden di laut antara kapal AS dengan China. Pengiriman kapal penjaga AS untuk mengawasi kapal pengintai mendapat reaksi keras dari China. Angkatan Laut China langsung mengirimkan lima kapal yang bergerak agresif. Manuver itu hampir menyebabkan tabrakan antara kapal China dan Amerika. China mengklaim bahwa hampir seluruh wilayah Laut China Selatan adalah wilayahnya. Sementara itu AS berpendapat bahwa insiden itu terjadi di wilayah perairan internasional. Insiden antara kapal AS dan China semakin memperumit hubungan militer kedua negara. Campur tangan AS di kawasan konflik Laut China Selatan menunjukkan bahwa AS tidak menghendaki dominasi kekuatan China di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu pembangunan kekuatan ekonomi dan militer China di kawasan terus dikontrol dengan kehadiran kekuatan militer AS khususnya pengembangan kekuatan Angkatan Laut China dan pengembangan tenaga nuklir untuk kekuatan pertahanan. Konflik kawasan Laut China Selatan yang semula bersifat keamanan tradisional, namun telah bergerak berdimensi pada ancaman yang berkembang secara nasional dan internasional. Ancaman tersebut tidak saja bersifat militer namun telah berubah menjadi ancaman yang jauh lebih rumit. Persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif, dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti sosial budaya, lingkungan hidup dan isu-isu lain seperti demokrasi dan HAM, dimensi keamanan ini disebut the nature of threats. Pada saat ini memang perlu secara realistis menilai terhadap kekuatan China dengan 1,2 miliar penduduk dan kekuatan ekonomi serta militernya dapat menjadi ancaman bagi kawasan. Untuk itu diperlukan usaha diplomasi dalam rangka penyelesaian perselisihan di Laut China Selatan. Menurut Wu Jie, China telah merubah politik luar negerinya sesuai dengan teori politik dunia Derg Xiaoping. Dari politik Deng itu China telah menga-politik luar negeri yang mengutamakan perdamaia~ dan memelihara stabilitas regional. Dari sejumla-kasus sejak lahirnya Teori Deng ini, terlihat bahv.; China sangat menonjolkan upaya-upaya perdamaia-di berbagai kawasan. Menurut Buzan, keamana-menyangkut isu-isu yang mengancam kelangsunga~ hidup suatu unit kolektif atau prinsip yang dim oleh unit-unit kolektif tertentu, akan dipanda": sebagai ancaman yang esensial. Untuk itu diperluka-tindakan memprioritaskan isu tersebut, aga-ditangani sesegera mungkin dan menggunaka-sarana-sarana yang ada untuk mengatasi masala-tersebut. ASEAN Regional Forum (ARF) adalah foru resmi yang digunakan untuk membahas perlun>a menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasa-di kawasan tersebut. Meskipun banyak mengandung kelemahan tapi setidaknya akan membuka peluarg dialog yang lebih intensif. Pengelolalan potensi konfl -di Laut China Selatan yang diselenggarakan Indones ; sampai tujuh kali menunjukkan bahwa cukup alotnye penyelesaian konflik di kawasan Laut China Selatar Belum padunya kesatuan sikap di antara anggota ASEAN, sehingga menyulitkan jalan damai. Penutup Konflik di kawasan Laut China Selatan merupaka sengketa teritorial atas kepemilikan Kepulaua' Paracel dan Spratly yang melibatkan banyak negara Konflik tersebut juga bercampur dengan masala-hak kedaulatan atas landas kontinen dan ZEE Klaim tumpang tindih yang terjadi di Spratly da-Paracel yang melibatkan enam negara tersebi.: terus berlangsung hingga kini. Titik berat sengketa di Laut China Selatan adalah rasa nasionalisme yang bercampur dengan kepentingan ekonomi. Hal itu terjadi karena di dalam kawasan Laut China Selata-terdapat kandungan minyak dan gas bumi. Inilah yang menyebabkan perebutan wilayah menjadi semakir alot dan memanas antara China, Vietnam, Taiwar Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Bentrokar militer dan perang kata antara China-Vietnam serta China-Filipina sangat sering berlangsung dar dibiarkan menggantung tanpa saluran penyelesaia-politik dan titik rawan itu bisa jadi meledak dalar suatu pertempuran militer. Interaksi negara-negara dalam konflik Laut China Selatan digolongkan dalam dua jenis konflik yaitt. konflik bilateral (bilateraldispute) antara RRC-Vietnam Filipina-Malaysia, Filipina-Taiwan, Filipina-RRC Filipina-Vietnam, Malaysia-Vietnam, RRC-Taiwan, da^ RRC-lndonesia. Sedangkan yang kedua adalah sengketa antar negara (multilateral dispute) yang menimbulkar kekhawatiran serta dapat mendorong pecahnya perang Konflik di Laut China Selatan merupakan masalah keamanan negara di kawasan Asia Pasifik. Terdapat tiga kecenderungan dalam penyelesaian klaim tumpangtindih di Laut China Selatan. Pertama, perundingan bilateral antara yang berkepentingan seperti dilakukan China dan Filipina. Kedua, jalur perundingan multilateral di mana semua pengklaim berkumpul bersama baik melalui forum internasional untuk menyelesaikan kasus mereka, namun cara ini justru akan mempersulit posisi ASEAN. Ketiga, memanfaatkan ASEAN melalui ARF untuk membahas perlunya menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasan di kawasan Laut China Selatan. Meskipun dialog melalui ARF dalam pengelolaan potensi konflik di Laut China Selatan akan banyak menemui kendala, engingat belum adanya kesatuan sikap di antara -egara anggota ASEAN, namun dialog kerjasama - eamanan melalui ARF adalah solusi yang paling baik tuk menciptakan kawasan yang lebih damai.
    http://1.bp.blogspot.com/-teYf8BOeZ8Y/Ve_SGd5wPDI/AAAAAAAAAfs/JArvVrhERH0/s640/Konflik%2BLaut%2BChina%2BSelatan.png
    http://1.bp.blogspot.com/-teYf8BOeZ8Y/Ve_SGd5wPDI/AAAAAAAAAfs/JArvVrhERH0/s72-c/Konflik%2BLaut%2BChina%2BSelatan.png
    Penerbad / Indonesian Army Aviation
    http://www.penerbad.my.id/2007/11/konflik-laut-cina-selatan-karya-tulis-penerbad.html
    http://www.penerbad.my.id/
    http://www.penerbad.my.id/
    http://www.penerbad.my.id/2007/11/konflik-laut-cina-selatan-karya-tulis-penerbad.html
    true
    8029205203618532175
    UTF-8
    Not found any posts VIEW ALL Selengkapnya Balas Batal Hapus Oleh Home PAGES POSTS View All Disarankan Untuk Anda LABEL ARCHIVE Cari Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago